Melakukan pembaharuan data legalitas seringkali memicu kekhawatiran bagi pemilik bisnis. Memahami alur Perubahan Perusahaan yang benar adalah kunci agar operasional bisnis tetap berjalan tanpa kendala di sistem AHU maupun OSS RBA. Di tahun 2026, integrasi data dilakukan secara real-time, sehingga kesalahan kecil dalam urutan pelaporan dapat berakibat pada pemblokiran akun perusahaan.
1. Identifikasi Jenis Perubahan Perusahaan Anda
Sebelum melangkah ke notaris, Anda harus membedakan apakah ini termasuk perubahan anggaran dasar atau sekadar perubahan data perseroan. Poin penting dalam proses ini seperti pergantian direksi atau pemegang saham membutuhkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang sah secara hukum.
Jika Anda ingin melakukan Perubahan Perusahaan terkait penambahan modal, pastikan sumber dana sudah terverifikasi untuk menghindari audit mendadak dari instansi terkait.
2. Alur Pelaporan ke Sistem SABH Kemenkumham
Langkah krusial dalam proses sinkronisasi data adalah sinkronisasi di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Notaris akan menginput data hasil RUPS ke dalam sistem ini untuk mendapatkan SK Perubahan. Tanpa SK yang valid, data Anda di sistem OSS tidak akan pernah bisa diperbarui, yang berisiko membuat NIB Anda menjadi tidak aktif sementara.
3. Sinkronisasi NIB Setelah Melakukan Perubahan Perusahaan
Setelah SK Kemenkumham terbit, segera lakukan penarikan data di portal OSS RBA. Proses Perubahan Perusahaan belum dianggap selesai sebelum NIB Anda menampilkan struktur pengurus atau modal yang baru. Pastikan tidak ada data yang mismatch antara akta notaris dan isian di sistem OSS untuk menghindari status “Data Invalid”.
Baca Juga: Apa yang Terjadi Jika Pembubaran Perusahaan Tidak Secara Resmi
4. Validasi Dokumen Pendukung Sebelum RUPS
Untuk memastikan proses berjalan lancar, perusahaan wajib menyiapkan dokumen pendukung seperti daftar hadir pemegang saham dan kartu identitas pengurus baru yang telah tervalidasi di Dukcapil. Ketidaksinkronan data identitas sering kali menjadi penghambat utama dalam proses pelaporan data di sistem digital. Pastikan seluruh administrasi internal sudah rapi sebelum notaris memproses akta di sistem AHU.
Kesimpulan
Proses memperbarui legalitas memang menantang, namun dengan mengikuti alur yang tepat, risiko blokir sistem dapat dihindari. Pastikan setiap dokumen tervalidasi dengan baik agar transisi bisnis Anda berjalan mulus di tahun 2026.
