Mendirikan PT atau Perseroan Terbatas menjadi salah satu langkah awal untuk membangun bisnis. Mungkin sebagian dari Anda yang hendak mendirikan perusahaan akan mempertanyakan apakah pendirian PT murah? Kemudian, apakah lama dalam proses perizinannya?
Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, Anda bisa membaca ulasan lengkap terkait pendirian PT murah dalam artikel berikut ini.
Konten:
Pengertian Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham. Pemilik PT memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
Pendirian PT harus berdasarkan perjanjian dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
Enam tahapan pembuatan PT
Setidaknya terdapat enam tahapan dalam pembuatan PT murah hingga pengesahannya. Berikut penjelasan lengkap tahapan pertama hingga terakhir dalam pembuatan PT murah.
1. Menentukan nama PT
Dalam menentukan nama PT, setidaknya Anda harus memenuhi persyaratan berikut:
- Minimal tiga) kata dan dapat direncanakan tiga nama PT untuk mengantisipasi apabila nama pilihan pertama untuk PT Anda telah didaftarkan oleh perusahaan yang lain.
- Wajib berbahasa Indonesia untuk PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
2. Tempat dan kedudukan
Pada bagian ini, tempat dan kedudukan yang dimaksud adalah kantor pusat PT yang Anda dirikan. Khusus wilayah Jakarta, tempat dan kedudukan PT harus berada di zona khusus tempat usaha/komersial.
Apabila usaha Anda tidak berada di zona khusus tempat usaha/komersial, maka terdapat risiko izin lainnya yang akan diurus tidak keluar. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda bisa menyewa virtual office di lokasi-lokasi perkantoran strategis di Jakarta.
3. Maksud, tujuan, serta kegiatan usaha
Terkait penerbitan izin usaha menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), Anda harus menyertakan maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan KBLI sesuai Perka BPS Nomor 19 Tahun 2017 (diubah dengan Perka BPS Nomor 2 Tahun 2020).
Jika ketiga hal ini tidak sesuai dengan sistem pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan OSS, maka terdapat risiko perizinan melalui OSS tidak dapat diproses sebelum dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT. Hal ini dapat berdampak pada pengenaan biaya kembali untuk mengurus perizinan.
4. Struktur permodalan dan pemegang saham
Pada tahapan pendirian PT murah ini, hal-hal yang perlu Anda ketahui yaitu:
- Modal PT terbagi atas saham-saham.
- Modal dasar PT tergantung kesepakatan pendiri, dan modal disetor minimal 25 persen dari modal dasar.
- Untuk PT kategori Penanaman Modal Asing (PMA), terdapat ketentuan minimum modal dasar dan modal disetor. Persentase saham asing juga harus memperhatikan Daftar Positif Investasi.
- Bukti penyetoran modal dapat berupa setoran uang tunai saat PT telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI ataupun berupa surat pernyataan telah melakukan penyetoran modal.
- Bidang usaha tertentu mewajibkan minimal modal dasar dan modal disetor yang besar, contohnya kualifikasi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
5. Susunan pemegang saham, direksi dan komisaris
Ketentuan pemegang saham dalam PT yaitu:
- Jumlah Pemegang Saham PT minimal dua orang. Dengan ketentuan untuk pasangan suami-istri dianggap satu orang apabila tidak ada Perjanjian Pisah Harta.
- Untuk PT PMDN tidak boleh WNA atau perusahaan asing.
- Pemegang saham dapat juga merangkap sebagai direksi atau dewan komisaris.
Susunan direksi dan dewan komisaris dalam PT yaitu:
- Terdiri atas minimal satu direksi dan satu komisaris.
- Apabila jumlah tersebut lebih dari satu, maka salah seorang di antaranya diangkat sebagai direktur utama atau komisaris utama.
6. Tahapan Pengesahan Badan Hukum PT
Sebagai tahapan legalitas PT yang terakhir, berikut dua hal yang perlu Anda ketahui:
- Notaris memproses pengesahan Akta Pendirian kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui SABH.
- Akta Pendirian PT mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan dimasukan dalam Daftar Perseroan.
—
Baca juga: Syarat Mendirikan PT sesuai UU Cipta Kerja [Terupdate]
—
Proses Pendirian PT murah
Syarat pembuatan Akta Pendirian PT hanya memerlukan beberapa data yaitu fotokopi KTP dan NPWP pemegang saham, direksi, serta dewan komisaris. Tetapi, Persyaratan dan caranya mungkin cenderung panjang. Apa saja? Berikut ulasannya.
1. Pembuatan Akta Pendirian PT
Pendirian PT wajib menggunakan Akta Pendirian PT. Sebelum menyusun Akta Pendirian PT maka Anda harus menyiapkan syarat pembuatan Akta Pendirian PT antara lain KTP, NPWP dan KK (untuk pendiri perorangan) serta dokumen legalitas badan hukum (untuk pendiri badań hukum).
Pembuatan Akta Pendirian PT ini dapat dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh Indonesia untuk mendapatkan persetujuan Kemenkumham. Namun demikian, Anda dapat memilih tempat kedudukan notaris yang terpercaya dan dekat. Sangat penting untuk pembuatan Akta Pendirian PT ini sebagai syarat wajib legalitas agar perusahaan yang Anda dirikan bisa beroperasi secara legal.
2. Pembuatan SKDP
Permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) adalah surat keterangan domisili atau tempat perusahaan menjalankan usaha yang dikeluarkan dan ditandatangani kelurahan serta umumnya diketahui kecamatan setempat sesuai alamat PT Anda. Hal ini merupakan salah satu tanda untuk bukti keterangan atau keberadaan PT Anda agar perusahaan dapat beroperasi secara legal dan tentunya bebas dari risiko cacat hukum.
3. Pembuatan NPWP khusus
Permohonan pendaftaran NPWP khusus untuk perusahaan juga merupakan salah satu syarat wajib agar legalitas pembuatan PT yang Anda ajukan bisa dianggap legal dan tidak melanggar hukum. Permohonan NPWP ini diajukan kepada kepala kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan keberadaan domisili PT atau perusahaan yang Anda buat ini berada.
Untuk mengajukan pembuatan NPWP khusus, beberapa dokumen yang dibutuhkan antara lain NPWP pribadi direktur, fotokopi KTP direktur, SKDP, serta Akta Pendirian PT yang sudah Anda dapatkan sebelumnya.
4. Pembuatan anggaran dasar perseroan
Permohonan pembuatan anggaran dasar perseroan diajukan kepada Kemenkumham untuk mendapatkan legalitas pengesahan anggaran dasar perseroan sebagai sebuah badan hukum PT sesuai dengan UUPT yang berlaku.
Surat-surat yang diperlukan untuk pembuatan anggaran dasar PT antara lain bukti setor bank senilai modal disetor dalam Akta Pendirian, bukti penerimaan negara bukan pajak sebagai syarat pembayaraan berita acara negara, serta akta asli pendirian PT tersebut.
5. Mengajukan SIUP
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin operasional yang diperuntukan bagi semua perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang perdagangan. SIUP berfungsi sebagai legalitas kegiatan usaha Anda, khususnya yang bergerak di bidang perdagangan.
Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP selama kegiatan usaha yang dibuat termasuk dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. SIUP juga memiliki penilaian antara kecil, menengah, maupun besar yang disesuaikan dengan anggaran serta modal yang dimiliki oleh perusahaan yang mengajukan perizinan tersebut.
6. Mengajukan tanda daftar perusahaan
Salah satu syarat yang perlu dipenuhi selanjutnya dan dirasa cukup penting adalah mengajukan permohonan tanda daftar perusahaan kepada suku dinas perindustrian dan perdagangan serta koperasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan perdagangan kota atau kabupaten domisili perusahaan atau PT tersebut berada.
Bagi perusahaan atau PT yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP tersebut sebagai salah satu bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan peraturan Menteri perdagangan RI No.37/M-DAG/PER/9/2007 mengenai penyelenggaraan pendaftaran perusahaan.
7. Pembuatan Berita Acara Negara Republik Indonesia
Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, maka langkah terakhir yang harus diumumkan adalah pembuatan berita acara negara Republik Indonesia (BNRI). Dengan begitu pembuatan pengumuman ini, maka legailitas perusahaan atau PT yang dibuat telah sah, dan perusahaan sudah bisa melakukan operasional perusahaannya dan menghasilkan profit serta keuntungan.
Bagi Anda yang tengah mengurus pendirian PT dan membutuhkan konsultasi lebih lanjut, Anda bisa mendiskusikannya bersama Founders!
