Pendirian Izin

Jaminan keberhasilan bisnismu dengan legalitas yang solid dan dapatkan kepastian hukum untuk usahamu sekarang!

PT Perorangan

PAKETBasic
Rp 1.000.000
Pro
Rp 1.500.000
Expert
Rp 4.500.000
1 Jam Konsultasi Strategi Bisnis
Pengecekan Nama PT
Akta Pendirian Perusahaan
SK Kemenkumham
NPWP Perusahaan
NIB Perusahaan
Sertifikat Standar
Rekening Bank (5 Pilihan)
Virtual Office 1 Tahun
Alamat Domisili Perusahaan
Layanan Resepsionis
Penerimaan Surat & Paket
Gratis Ruang Meeting 12 Jam
Ruang Tunggu Tamu

FAQ PT Perorangan

PT perorangan adalah jenis perseroan terbatas yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang, sementara PT biasa dapat memiliki beberapa pemilik.

 
Persyaratan umumnya meliputi KTP pemilik, NPWP.
 
Keuntungan utama adalah tanggung jawab terbatas, sehingga pemilik tidak bertanggung jawab atas hutang perusahaan.
 
Ya, Kami dapat membantu PT Perorangan memiliki rekening bank terpisah untuk keperluan bisnis yang memudahkan pemisahan keuangan pribadi dan bisnis.
Tidak ada batas minimum pada modal PT Perorangan, namun batas maksimumnya adalah Rp. 5.000.000.000,-

PT Umum

PAKETBasic
Rp 2.750.000
Pro
Rp 3.750.000
Expert
Rp 6.500.000
1 Jam Konsultasi Strategi Bisnis
Pengecekan Nama PT
Akta Pendirian Perusahaan
SK Kemenkumham
NPWP Perusahaan
NIB Perusahaan
Sertifikat Standar
Rekening Bank (5 Pilihan)
Virtual Office 1 Tahun
Alamat Domisili Perusahaan
Layanan Resepsionis
Penerimaan Surat & Paket
Gratis Ruang Meeting 12 Jam
Ruang Tunggu Tamu

FAQ PT Umum

Waktu yang dibutuhkan dapat bervariasi, tetapi secara umum proses pendirian PT memakan waktu sekitar 2-5 hari kerja, setelah semua proses administrasi dan persyaratan terpenuhi.

Persyaratan dokumen umumnya meliputi KTP dan NPWP para pendiri, akta pendirian perusahaan, modal dasar, alamat domisili perusahaan dll.

Pembagian saham dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham, dan biasanya di dasarkan pada kontribusi modal atau persentase kepemilikan.

Apabila Anda belum memiliki kantor sendiri maka dapat membeli paket pendirian PT Umum Pro yang sudah termasuk sewa alamat perusahaan.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, PT Umum dapat didirikan oleh minimal dua orang pendiri yang dapat berperan sebagai pemegang saham dan pengurus perusahaan. Namun, penting untuk diingat bahwa keberadaan lebih dari dua pendiri juga diperbolehkan, sehingga PT Umum dapat didirikan oleh lebih dari dua orang.  

PT PMA

PAKETBasic
Rp 6.000.000
Pro
Rp 11.000.000
Expert
Rp 15.000.000
1 Jam Konsultasi Strategi Bisnis
Pengecekan Nama PT
Akta Pendirian Perusahaan
SK Kemenkumham
NPWP Perusahaan
NIB Perusahaan
Sertifikat Standar
Rekening Bank (5 Pilihan)
Virtual Office 1 Tahun
Alamat Domisili Perusahaan
Layanan Resepsionis
Penerimaan Surat & Paket
Gratis Ruang Meeting 12 Jam
Ruang Tunggu Tamu
PKP
Pendaftaran PKP
Pendampingan Survey
Pendampingan Sertifikasi
Pendampingan Aktifasi e-Faktur

FAQ PMA

PT PMA adalah singkatan dari Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Ini adalah bentuk badan usaha di Indonesia yang memungkinkan kehadiran modal asing dalam kepemilikan sahamnya. PT PMA berbeda dari PT biasa karena setidaknya 25% sahamnya dimiliki oleh investor asing.

Perbedaan utama antara PT PMA dan PT Umum terletak pada kepemilikan sahamnya. PT PMA memiliki saham dengan kepemilikan oleh investor asing minimal 25%, sementara PT Umum dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia atau perusahaan lokal.

Meskipun Anda bisa mencoba untuk mengurusnya sendiri, banyak perusahaan memilih menggunakan jasa konsultan yang berpengalaman dalam pendirian PT PMA untuk memastikan prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan dan persyaratan pemerintah.

Ya, PT PMA dapat dimiliki sepenuhnya oleh investor asing, namun mereka harus memastikan memenuhi persyaratan kepemilikan saham asing minimal sebesar 25%.

Jika PT PMA tidak mematuhi peraturan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi berupa denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan penutupan perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan patuh terhadap semua peraturan dan regulasi yang berlaku.

CV
(Commanditaire Vennotschaap)

PAKETBasic
Rp 1.800.000
Pro
Rp 2.500.000
Expert
Rp 5.500.000
1 Jam Konsultasi Strategi Bisnis
Pengecekan Nama CV
Akta Pendirian Perusahaan
SK Kemenkumham
NPWP Perusahaan
NIB Perusahaan
Sertifikat Standar
Rekening Bank (5 Pilihan)
Virtual Office 1 Tahun
Alamat Domisili Perusahaan
Layanan Resepsionis
Penerimaan Surat & Paket
Gratis Ruang Meeting 12 Jam
Ruang Tunggu Tamu

FAQ CV

CV Commanditaire Vennotschap adalah bentuk kemitraan di mana ada minimal dua jenis mitra: mitra komplementer yang bertanggung jawab secara penuh dan mitra komanditer yang bertanggung jawab terbatas.
Mitra Komplementer bertanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban perusahaan, sementara Mitra Komanditer hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang disetorkan.
Pembagian keuntungan dan kerugian biasa diatur dalam perjanjian CV dan disesuaikan dengan persentase kepemilikan modal masing-masing mitra.
Dokumen yang diperlukan adalah identitas mitra seperti KTP dan NPWP
Ya, suami dan istri dapat mendirikan CV bersama. Namun, dalam hal ini dianggap sebagai satu entitas karena dianggap memiliki harta bersama, jadi pendirian tersebut tetap membutuhkan mitra ke 3.

Koperasi Provinsi

PAKETBasic
Rp 5.000.000
Pro
Rp 7.000.000
Expert
Rp 10.000.000
Akta Pendirian
SK Kemenkumham
NPWP Koperasi
NIK
NIB Perusahaan
Website 1 Tahun

*Warning: Untuk KSP tidak termasuk NIB

FAQ Koperasi Provinsi

Koperasi Provinsi adalah koperasi yang berada di tingkat provinsi di Indonesia. Ini berarti koperasi tersebut beroperasi dan melayani anggota-anggotanya di wilayah provinsi tertentu.

Anggota Koperasi Provinsi dapat berupa individu, badan usaha, atau instansi pemerintah yang berada di wilayah provinsi yang sama dengan koperasi tersebut. Setiap koperasi dapat memiliki persyaratan keanggotaan yang berbeda, namun pada umumnya siapapun yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dapat menjadi anggota.
Ya, Koperasi Provinsi seperti semua koperasi lainnya, berada di bawah pengawasan dan regulasi pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam mengawasi kinerja dan aktivitas koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip koperasi dan peraturan yang berlaku.

Koperasi Provinsi dapat memberikan berbagai keuntungan bagi anggotanya, seperti akses ke pembiayaan, pembelian kolektif dengan harga lebih baik, dan peluang pengembangan usaha. Namun, kerugian mungkin terjadi jika manajemen koperasi tidak efisien atau jika terjadi kesulitan keuangan dalam mengelola operasionalnya.

Koperasi Nasional

PAKETBasic
Rp 7.000.000
Pro
Rp 9.000.000
Expert
Rp 12.000.000
Akta Pendirian
SK Kemenkumham
NPWP Koperasi
NIK
NIB Perusahaan
Website 1 Tahun

*Warning: Untuk KSP tidak termasuk NIB

FAQ Koperasi Nasional

Koperasi Nasional adalah koperasi yang memiliki wilayah operasional dan anggota yang tersebar di seluruh wilayah negara atau nasional. Ini berarti koperasi tersebut beroperasi di tingkat nasional dan melayani anggota-anggotanya dari berbagai wilayah di negara tersebut.

Koperasi Nasional memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Mereka berkontribusi pada pengembangan sektor ekonomi mikro dan kecil, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Koperasi Nasional diatur oleh Undang-undang Koperasi dan peraturan pemerintah terkait. Mereka juga tunduk pada pengawasan dari otoritas koperasi dan badan pemerintah lainnya yang bertanggung jawab untuk sektor koperasi.

Koperasi Nasional dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai program dan proyek yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Koperasi juga dapat berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Yayasan

PAKETBasic
Rp 3.500.000
Pro
Rp 5.000.000
Expert
Rp 9.000.000
Akta Pendirian
SK Kemenkumham
NPWP Yayasan
NIB Perusahaan
Sertifikat Standar
Rekening Bank (5 Pilihan)
Virtual Office 1 Tahun
Alamat Domisili Perusahaan
Layanan Resepsionis
Penerimaan Surat & Paket
Gratis Ruang Meeting 12 Jam
Ruang Tunggu Tamu

FAQ Yayasan

Yayasan adalah badan hukum nirlaba atau non-profit yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan sosial, amal, pendidikan, atau kegiatan lain yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Yayasan tidak memiliki pemilik atau pemegang saham, dan surplus keuntungannya tidak didistribusikan kepada individu, melainkan digunakan untuk mendukung tujuan yayasan.
Tujuan utama yayasan bervariasi sesuai dengan bidang dan fokusnya. Beberapa tujuan yayasan meliputi: - Kegiatan amal dan sosial untuk membantu masyarakat kurang beruntung. - Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. - Pelestarian lingkungan alam dan keanekaragaman hayati. - Penelitian ilmiah atau pengembangan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. - Pemberdayaan kelompok masyarakat tertentu, seperti anak-anak, perempuan, atau penyandang disabilitas.

Yayasan biasanya mendapatkan status pengawasan khusus dari pemerintah sebagai badan nirlaba, yang memberikan beberapa keringanan pajak. Namun, terdapat aturan dan ketentuan perpajakan khusus yang harus dipatuhi oleh yayasan, tergantung pada undang-undang perpajakan di negara masing-masing.

Perbedaan utama antara yayasan dan perusahaan adalah tujuan utama mereka. Yayasan beroperasi untuk tujuan nirlaba dan memberikan manfaat sosial, sementara perusahaan beroperasi untuk mencari keuntungan bagi pemilik atau pemegang sahamnya.
Yayasan memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Mereka dapat membantu mengatasi masalah sosial, meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung, dan mendukung inisiatif pemberdayaan masyarakat.

Organisasi/ Perkumpulan

PAKETBasic
Rp 4.000.000
Pro
Rp 5.000.000
Expert
Rp 9.000.000
Pengecekan Nama Organisasi
Akta Pendirian
SK Kemenkumham
NPWP Organisasi
NIB Organisasi
Sertifikat Standar
Rekening Bank (5 Pilihan)
Virtual Office 1 Tahun
Alamat Domisili Perusahaan
Layanan Resepsionis
Penerimaan Surat & Paket
Gratis Ruang Meeting 12 Jam
Ruang Tunggu Tamu

FAQ Perkumpulan/ Organisasi

Legalitas perkumpulan atau organisasi merujuk pada proses hukum yang harus diikuti untuk mendirikan dan mengakui keberadaan resmi suatu kelompok atau organisasi di mata hukum.

Legalitas memberikan pengakuan resmi di mata hukum, memberikan dasar untuk keberlanjutan, memudahkan akses ke sumber daya dan dukungan, serta menentukan hak dan tanggung jawab kelompok atau organisasi.

Prosesnya melibatkan penyusunan anggaran dasar, pembentukan badan hukum, pendaftaran di instansi yang berwenang, dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Anggaran dasar adalah dokumen resmi yang menetapkan tujuan, struktur, dan aturan dasar organisasi. Ini mencakup informasi tentang nama organisasi, tujuan, keanggotaan, dan struktur manajemen.

Ya, organisasi non-profit mungkin memiliki persyaratan khusus terkait tujuan amal, pelaporan keuangan, dan penggunaan dana yang perlu diperhatikan.

Menu

Bisnis Besar Berasal Dari Bisnis Kecil