Setiap pelaku bisnis transportasi, baik darat, laut, maupun udara, wajib memiliki izin usaha transportasi. Tanpa dokumen ini, aktivitas angkutan dianggap ilegal dan berisiko terkena sanksi hukum.
Dengan izin resmi, perusahaan transportasi dapat beroperasi secara aman, dipercaya konsumen, dan memenuhi standar pelayanan publik. Selain itu, izin juga memudahkan perusahaan mendapatkan kontrak kerja sama, termasuk tender dari pemerintah maupun swasta.
Jenis-Jenis Izin Usaha Transportasi di Indonesia
Transportasi Darat
Termasuk angkutan penumpang, logistik, bus pariwisata, hingga taksi online. Semua membutuhkan izin usaha sesuai regulasi Kementerian Perhubungan.
Transportasi Laut
Berlaku untuk kapal barang, kapal penumpang, dan layanan pelayaran antar pulau. Proses izin biasanya melibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Transportasi Udara
Mencakup perusahaan charter pesawat, kargo udara, hingga maskapai komersial. Prosedur perizinan lebih ketat karena terkait keselamatan penerbangan.
Persyaratan Mengurus Izin Usaha Transportasi
Untuk mendapatkan pengurusan izin transportasi, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen penting, di antaranya:
- Akta pendirian perusahaan beserta SK Kemenkumham
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Surat keterangan domisili perusahaan
- Bukti kepemilikan atau kerja sama armada/alat transportasi
- Standar operasional keselamatan sesuai peraturan
Dokumen tersebut akan diajukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) sebagai pintu utama perizinan di Indonesia.
Prosedur Pendaftaran Izin Usaha Transportasi
Registrasi Online di OSS
Langkah pertama adalah membuat akun OSS, mengisi data perusahaan, dan memilih bidang usaha transportasi sesuai KBLI.
Unggah Dokumen Pendukung
Selanjutnya, dokumen seperti akta, NIB, dan bukti kepemilikan armada diunggah ke sistem.
Verifikasi Instansi Terkait
Permohonan akan diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Bila dokumen lengkap, izin usaha bisa diterbitkan dalam hitungan hari.
Penerbitan Izin Usaha
Jika lolos verifikasi, perusahaan akan mendapatkan surat keputusan resmi pengurusan izin transportasi yang berlaku secara nasional.
Biaya dan Estimasi Waktu Pengurusan
Biaya pengurusan izin transportasi berbeda-beda tergantung jenis layanan (darat, laut, atau udara). Estimasi waktu rata-rata berkisar antara 7–14 hari kerja, selama dokumen lengkap dan sesuai persyaratan.
Beberapa biro jasa biasanya menawarkan paket layanan agar proses lebih mudah dan tidak memakan waktu lama.
Manfaat Menggunakan Jasa Konsultan Perizinan
- Efisiensi waktu: Anda tidak perlu bolak-balik mengurus dokumen ke berbagai instansi.
- Meminimalisir kesalahan: Kesalahan administratif bisa membuat permohonan ditolak. Konsultan membantu menghindari risiko tersebut.
- Pendampingan hukum: Konsultan biasanya memberikan arahan sesuai regulasi terbaru.
Referensi Aturan Resmi
Untuk memastikan keabsahan prosedur, Anda dapat membaca peraturan resmi di situs Kementerian Perhubungan. Hal ini penting agar bisnis transportasi Anda sepenuhnya patuh hukum.
Kenapa Memilih Founders untuk Mengurus Izin Usaha Transportasi?
Founders.co.id adalah mitra terpercaya dalam pengurusan legalitas bisnis. Tim profesional kami siap membantu Anda mengurus izin usaha transportasi, mulai dari persiapan dokumen hingga izin resmi terbit.
Dengan pengalaman panjang di bidang perizinan, Founders mampu memberikan solusi cepat, efisien, dan sesuai peraturan.
FAQ
Apa itu izin usaha transportasi?
Dokumen resmi yang wajib dimiliki perusahaan angkutan agar dapat beroperasi secara legal.
Bagaimana cara mengurus izin usaha transportasi?
Prosesnya melalui sistem OSS dengan melengkapi dokumen perusahaan dan verifikasi instansi terkait.
Berapa lama waktu pengurusan izin transportasi?
Umumnya memakan waktu 7–14 hari kerja, tergantung jenis transportasi dan kelengkapan dokumen.
Apakah usaha kecil juga wajib memiliki izin transportasi?
Ya, semua usaha angkutan, baik kecil maupun besar, wajib memiliki izin resmi sesuai regulasi.
Bisa kah pengurusan izin transportasi diurus oleh konsultan?
Bisa, dan ini sangat membantu agar proses lebih cepat serta bebas dari kesalahan administratif.
