Anggaran dasar PT PMA adalah dokumen fundamental yang wajib disusun oleh setiap pemilik perusahaan penanaman modal asing saat mendirikan usahanya di Indonesia. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar hukum operasional perusahaan dan menjadi salah satu syarat utama dalam proses legalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam konteks investasi asing, penyusunan anggaran dasar harus mengacu pada regulasi yang lebih ketat karena melibatkan kepemilikan asing. Oleh karena itu, memahami isi dan struktur AD ART perusahaan asing sangat penting agar perusahaan dapat beroperasi secara sah dan terstruktur.
Apa Itu Anggaran Dasar PT PMA dan Fungsinya
Anggaran dasar PT PMA merupakan bagian dari akta pendirian perusahaan yang memuat ketentuan pokok tentang identitas dan struktur perusahaan, termasuk modal, susunan direksi, tujuan usaha, dan pembagian saham. Fungsinya adalah sebagai referensi hukum utama dalam menjalankan operasional perusahaan serta menjadi acuan bagi otoritas pemerintah dalam menilai kesesuaian legalitas usaha. Dalam proses pendirian PT PMA, anggaran dasar merupakan dokumen wajib yang harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar perusahaan memiliki status badan hukum.
Komponen Penting dalam AD ART Perusahaan Asing
Beberapa komponen yang wajib dimuat dalam AD ART Perusahaan Asing antara lain:
- Nama dan tempat kedudukan perusahaan
- Maksud dan tujuan usaha sesuai KBLI
- Modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan
- Susunan pemegang saham (WNI & WNA)
- Komposisi direksi dan komisaris
- Tata cara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
- Pembagian dividen dan kebijakan internal lainnya
Seluruh komponen tersebut harus dirinci secara jelas agar dapat diterima dalam proses verifikasi dan pengesahan di sistem AHU Online milik Kemenkumham.
Baca Juga : Persyaratan Pendirian PMA
Perbedaan Anggaran Dasar PT PMA dan PT Lokal
Meskipun struktur dasarnya hampir sama, ada beberapa perbedaan antara anggaran dasar PT PMA dan PT lokal. Pada PT PMA, seluruh ketentuan harus mengakomodasi kepemilikan saham asing dan memperhatikan ketentuan Daftar Positif Investasi (DPI) atau Daftar Negatif Investasi (DNI) yang berlaku. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris dalam versi terjemahan sering kali dibutuhkan untuk PT PMA guna keperluan komunikasi dengan pihak investor luar negeri.
PT PMA juga diwajibkan mencantumkan rencana penanaman modal dalam jumlah tertentu (biasanya minimal Rp10 miliar) dan menyertakan data pemegang saham luar negeri secara detail.
Kapan Anggaran Dasar PT PMA Harus Direvisi?
Anggaran dasar PT PMA wajib direvisi jika terjadi perubahan signifikan dalam perusahaan, seperti:
- Pergantian nama perusahaan
- Perubahan modal dasar atau struktur kepemilikan saham
- Pergantian direksi atau komisaris
- Penyesuaian KBLI atau bidang usaha
- Perubahan domisili perusahaan
Setiap perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta perubahan dan disahkan kembali oleh Kemenkumham. Jika tidak, maka perusahaan berisiko kehilangan status hukumnya atau tidak dapat mengajukan izin baru.
Prosedur Pengesahan
Setelah anggaran dasar PT PMA disusun oleh notaris, dokumen tersebut harus didaftarkan ke sistem AHU Online untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini terdiri dari:
- Pengunggahan dokumen melalui AHU Online oleh notaris
- Pembayaran biaya pengesahan sesuai PNBP
- Verifikasi data oleh sistem
- Penerbitan SK Pengesahan Badan Hukum secara elektronik
Waktu pengesahan biasanya memakan waktu 1–3 hari kerja apabila tidak ada kendala dalam verifikasi data.
Kesalahan Umum
Beberapa kesalahan umum dalam menyusun anggaran dasar PT PMA meliputi:
- Tidak mencantumkan bidang usaha secara tepat sesuai KBLI
- Menyusun struktur saham tanpa memperhatikan batas maksimal kepemilikan asing
- Mengabaikan syarat minimal modal dasar untuk kategori PT PMA
- Menggunakan nama yang sudah terdaftar oleh perusahaan lain
- Tidak menyesuaikan isi anggaran dasar dengan rencana ekspansi usaha
Kesalahan tersebut bisa berakibat pada penolakan saat pengesahan atau menghambat proses perizinan lainnya seperti OSS atau NIB.
Tips Membuat AD ART Perusahaan Asing yang Sesuai Regulasi
Agar anggaran dasar PT PMA disetujui dan mempermudah proses pendirian perusahaan, berikut beberapa tips praktis:
- Gunakan jasa notaris berpengalaman dalam pendirian PT PMA
- Pastikan bidang usaha sesuai dengan KBLI terbaru
- Konsultasikan rencana bisnis Anda dengan BKPM untuk mematuhi batas investasi asing
- Hindari istilah ambigu dan pastikan format sesuai standar AHU Online
- Lengkapi dokumen pendukung seperti NPWP, domisili, dan data pemegang saham
Baca Juga : Jasa Pendirian PT Murah Dan Profesional
