PT perorangan adalah jenis perseroan terbatas yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang, sementara PT biasa dapat memiliki beberapa pemilik.
Waktu yang dibutuhkan dapat bervariasi, tetapi secara umum proses pendirian PT memakan waktu sekitar 2-5 hari kerja, setelah semua proses administrasi dan persyaratan terpenuhi.
Persyaratan dokumen umum untuk pendirian izin usaha meliputi KTP dan NPWP para pendiri, akta pendirian perusahaan, modal dasar, alamat domisili perusahaan dll.
Apabila Anda belum memiliki kantor sendiri maka dapat membeli paket pendirian PT PMDN Pro yang sudah termasuk sewa alamat perusahaan.
Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, PT PMDN dapat didirikan oleh minimal dua orang pendiri yang dapat berperan sebagai pemegang saham dan pengurus perusahaan. Namun, penting untuk diingat bahwa keberadaan lebih dari dua pendiri juga diperbolehkan, sehingga PT PMDN dapat didirikan oleh lebih dari dua orang.
Perbedaan utama antara pendirian izin usaha tersebut adalah PT PMA memiliki minimal 25% saham asing, sedangkan PT Umum sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau perusahaan lokal.
Ya, PT PMA dapat dimiliki sepenuhnya oleh investor asing, namun mereka harus memastikan memenuhi persyaratan kepemilikan saham asing minimal sebesar 25%.
Jika PT PMA melanggar peraturan, bisa dikenakan denda, pencabutan izin, atau penutupan. Penting untuk patuh pada semua regulasi.
CV Commanditaire Vennotschap adalah bentuk kemitraan di mana
ada minimal dua jenis mitra: mitra komplementer yang bertanggung
jawab secara penuh dan mitra komanditer yang bertanggung jawab
terbatas.
Mitra Komplementer bertanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban perusahaan, sementara Mitra Komanditer hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang disetorkan.
Pembagian keuntungan dan kerugian biasa diatur dalam perjanjian CV dan disesuaikan dengan persentase kepemilikan modal masing-masing mitra.
Dokumen yang diperlukan untuk pendirian izin usaha adalah identitas mitra seperti KTP dan NPWP
Ya, suami dan istri dapat mendirikan CV bersama. Namun, dalam hal ini dianggap sebagai satu entitas karena dianggap memiliki harta bersama, jadi pendirian tersebut tetap membutuhkan mitra ke 3.
Koperasi Provinsi adalah koperasi yang berada di tingkat provinsi di Indonesia. Ini berarti koperasi tersebut beroperasi dan melayani anggota-anggotanya di wilayah provinsi tertentu.
Biasanya, mereka adalah warga negara Indonesia, badan hukum, atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam bidang usaha koperasi dan bersedia menjalankan kewajiban sebagai anggota.
Ya, Koperasi Provinsi berada di bawah pengawasan pemerintah melalui dinas koperasi setempat.
Benar, Koperasi Provinsi berada di bawah pengawasan pemerintah, terutama oleh Dinas Koperasi dan UKM.
Koperasi Nasional adalah koperasi yang memiliki wilayah operasional dan anggota yang tersebar di seluruh wilayah negara atau nasional. Ini berarti koperasi tersebut beroperasi di tingkat nasional dan melayani anggota-anggotanya dari berbagai wilayah di negara tersebut.
Mereka mengembangkan ekonomi mikro dan kecil, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Koperasi Nasional berkolaborasi dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dan pembangunan nasional.
Yayasan adalah badan hukum nirlaba atau non-profit yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan sosial, amal, pendidikan, atau kegiatan lain yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Tujuan Yayasan adalah untuk menjalankan kegiatan sosial, pendidikan, atau amal sesuai dengan tujuan pendiriannya, serta mengelola dan menyalurkan dana untuk kepentingan umum.
Umumnya untuk Yayasan tidak membayar pajak penghasilan, tetapi wajib membayar pajak lain sesuai ketentuan, seperti PPN dan pajak daerah.
Yayasan fokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan tanpa tujuan laba, sedangkan perusahaan berorientasi pada keuntungan dan kegiatan bisnis.
Kontribusi yang diberikan Yayasan dengan menyediakan bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta mendukung program-program pengembangan masyarakat.
Legalitas perkumpulan atau organisasi merujuk pada proses hukum yang harus diikuti untuk mendirikan dan mengakui keberadaan resmi suatu kelompok atau organisasi di mata hukum.
Legalitas memberikan pengakuan resmi di mata hukum, memberikan dasar keberlanjutan, memudahkan akses ke sumber daya dan dukungan, menentukan hak dan tanggung jawab kelompok atau organisasi.
Prosesnya melibatkan penyusunan anggaran dasar, pembentukan badan hukum, pendaftaran di instansi yang berwenang, dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Anggaran dasar adalah dokumen resmi yang menetapkan tujuan, struktur, dan aturan dasar organisasi. Ini mencakup informasi tentang nama organisasi, tujuan, keanggotaan, dan struktur manajemen.
Organisasi non-profit mungkin memiliki persyaratan khusus terkait tujuan amal, pelaporan keuangan, dan penggunaan dana yang perlu diperhatikan.
Firma adalah bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Setiap anggota dalam firma memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap utang dan kewajiban usaha.
- Minimal dua pendiri atau lebih.
- Akta pendirian firma yang dibuat oleh notaris.
- NPWP dan NIB (Nomor Induk Berusaha).
- Surat keterangan domisili usaha.
- SK Pengesahan dari instansi terkait (tergantung bidang usaha).
- Modal usaha dapat terkumpul lebih banyak karena berasal dari beberapa pendiri.
- Tanggung jawab dan tugas dapat dibagi sesuai keahlian masing-masing pendiri.
- Lebih terpercaya di mata klien atau mitra karena melibatkan lebih dari satu orang.
Semua pendiri firma memiliki tanggung jawab penuh terhadap utang dan kewajiban perusahaan, termasuk menggunakan harta pribadi jika diperlukan.
Firma bukan badan hukum, namun harus memiliki akta pendirian yang disahkan oleh notaris untuk beroperasi secara legal.
Jl. Raya Pengasinan, Pengasinan, Kec. Gn. Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16340
